KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.Segala tindakan yang dilakukan baik oleh warga masyarakat maupun pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan yang dapat dipersoalkan di depan pengadilan bukan hanya tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat biasa, melainkan juga tindakan pejabat pemerintah. Negara dalam segala akifitasnya dalam arti negara secara dinamis senantiasa didasarkan pada hukum. Sulitnya eksekusi terhadap putusan Pengadilan TUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Idealnya, pejabat TUN yang dihukum untuk mencabut surat keputusannya, maupun menerbitkan surat keputusan yang baru melaksanakannya secara sukarela. fokus
studi dalam disertasi ini adalah sebagai berikut; 1. Mengapa Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Belum Berjalan Efektif?. 2.Bagimana Pengaturan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Negara saat ini?. 3 Bagimana Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mewujudkan Keadilan hukum?. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Tidak dapat dieksekusinya putusan pengadilan tata usaha negara karena adanya sifat eksekusi mengambang karena secara normatif eksekusi putusan Hakim Peratun lebih menyandarkan pada kerelaan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya (floating execution). Putusan Tidak
memiliki daya paksa, dan Budaya pejabat tidak taat hukum tercermin terhadap respon atau tindakan pejabat ketika menerespon putusan pengadilan yang telah di putus dan memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat di laksanakan namun pejabat tersebut tidak menjalankan amar putusan tersebut. Pengaturan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara saat ini belum mampu memaksa pejabat untuk patuh dan menjalankan amar putusan pengadilan tata usaha negara,
sehingga rasa keadilan terhadap pencari keadilan tidak dapat di penuhi dengan hukum yang ada saat ini, hukum belum mampu menghadirkan keadilan didalam proses penegakan hukum administrasi. Keadilan hukum belum tercermin didalam
penegakan hukum adminitrasi yang ada saat ini masih di dapati persoalan-persoalan pejabat yang tidak mengindahkan dan menjalakan putusan pengadilan tata usaha negara, budaya pejabat yang membangkan terhadap perintah pengadilan sebagai hukum perlu adanya lembaga pemaksa yang mampu memperbaiki budaya hukum pejabat tata usaha negara agar hukum dapat tegak sebagai panglima di negara hukum Indonesia tidak terkecuali termasuk kepada pejabat TUN sebagai representasi tindakan negara terhadap masyarakatnya.
===========================================================

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (3) confirms that the State of Indonesia is a country based on law. All actions taken by both citizens and the government must be accounted for in accordance with applicable legal provisions. Actions that can be questioned before the court are not only those committed by ordinary members of the public, but also those of government officials. The state in all its activities in the sense that the state is dynamically always determined by law. The difficulty of executing the TUN Court's decision which has permanent legal force. Ideally, TUN officials who are
punished to revoke their decrees, or issue new decrees voluntarily implement them. The focus of study in this dissertation is as follows; 1. Why is the Execution
of State Administrative Court (PTUN) Decisions Not Effective? 2. What are the current State Administrative Court (PTUN) execution arrangements? 3 How is the Executorial Power of the Decision of the State Administrative Court (PTUN) in realizing legal justice? The method used in this research is empirical juridical.
The decision of the state administrative court cannot be executed because of the nature of floating execution because normatively the execution of the Administrative Court Judge's decision relies more on the willingness of the
official concerned to carry it out (floating execution). Decisions do not have coercive power, and the culture of officials who do not comply with the law is reflected in the response or actions of officials when responding to court decisions that have been terminated and have permanent legal force to be carried out, but these officials do not carry out the orders of the decision. Arrangements for the execution of decisions of the state administrative court are currently not able to force officials to obey and carry out the orders of the decisions of the state administrative court, so that the sense of justice for seekers of justice cannot be fulfilled by the existing law, the law has not been able to present justice in the law enforcement process administration. Legal justice has not yet been reflected in administrative law enforcement, which is currently still found with problems of officials who do not heed and carry out the decisions of the state administrative court, the culture of officials who are disobedient to court orders as law, there is a need for coercive institutions that are able to improve the legal culture of administrative officials the state's efforts so that the law can be upheld as commander in chief in the Indonesian legal state is no exception, including to TUN officials as a representation of state action against its people.