REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN KORUPSI DENGAN PENDEKATAN PIDANA BERKEADILAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI KOLUSI NEPOTISME

Penelitian bertujuan untuk menganalisis politik hukum terhadap penanggulangan pemberantasan korupsi dengan pendekatan pidana yang berkeadilan menuju Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi nepotisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkara tindak pidana korupsi yang telah mengalami perubahan, yang tidak hanya mempenjarakan pelaku tindak pidana korupsi namun harus mementingkan kepentingan negara dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Permasalahan dalam Disertasi ini
diantaranya: (1) Bagaimana konstruksi politik hukum terhadap penanggulangan korupsi dengan pendekatan pidana yang belum berkeadilan ? (2) Bagaimana pelaksanaan politik hukum terhadap penanggulangan korupsi dengan pendekatan pidana berkeadilan saat ini ? (3) Bagaimana rekonstruksi politik hukum terhadap penanggulangan korupsi dengan pendekatan pidana berkeadilan yang bersih dan bebas korupsi kolusi nepotisme ? Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Konstruksi politik hukum terhadap
penanggulangan korupsi dengan pendekatan pidana yang belum berkeadilan karena faktor internal pelaku tindak pidana korupsi tidak merasa malu melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Sedangjkan faktor eksternal yaitu memberat sanksi pidana tambahan berupa : (a) Pidana Mati, (b) Pidana Penjara,(c) Pidana Denda, dan (d) Pidana Tambahan. (2) Pelaksanaan politik hukum terhadap penanggulangan korupsi dengan pendekatan pidana berkeadilan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan tidak dapat dijadikan faktor penjeraan dan faktor shockterapy terbukti tindak pidana korupsi masih tinggi. (3) Rekonstruksi politik hukum terhadap penanggulangan korupsi dengan pendekatan pidana berkeadilan yang bersih dan bebas korupsi kolusi nepotisme melalui : (a) Menghapus Pidana Kurungan, (b) Menambah pasal 17B (tentang Perampasan Asset), (c) Menambah pasal 18 ayat 1 huruf e tentang Pidana Kerja Sosial yang diterapkan di Belanda dan Inggris agar menemukan formulasi pidana kerja sosial yang tepat untuk diterapkan di Indonesia kelak. Sanksi nonpenjara yang sanksi penjara dirasa menimbulkan efek negatif. Pidana perampasan kemerdekaan ini dirasa sudah tidak efektif dilihat dari sisi kemanusiaan, sisi filosofis, dan sisi ekonomis. Salah satu alternatif yang digunakan adalah pidana kerja sosial.
===========================================================

The research aims to analyze the legal politics of dealing with the eradication of corruption with a just criminal approach towards an Indonesia that is clean and free of corruption, collusion, nepotism. This research aims to analyze cases of criminal acts of corruption that have undergone changes, which do not only imprison perpetrators of criminal acts of corruption but must prioritize the
interests of the state by returning state financial losses. The problems in this dissertation include: (1) What is the legal political construction of overcoming corruption with a just criminal approach that is clean and free from corruption, collusion, nepotism? (2) How is the implementation of legal politics towards overcoming corruption with a just criminal approach that is clean and free from corruption, collusion, nepotism? (3) How is the political and legal reconstruction of overcoming corruption with a just criminal approach that is clean and free from
corruption, collusion, nepotism? This research method uses a normative juridical research type, with a statutory regulation approach, a conceptual approach and a comparative study approach with other countries. This research uses primary data and secondary data. The results of this research show that: (1) The legal political construction of the eradication of corruption with a criminal approach that is fair and clean and free from corruption, collusion, nepotism, which is still based on imprisoning perpetrators of criminal acts of corruption, has been amended by Law
Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. prefer to undergo a substitute sentence plus social punishment. Apart from that, perpetrators of criminal acts of corruption undergo substitute punishment in the form of social sanctions before returning state financial losses. (2) Implementation of legal politics in overcoming the eradication of corruption with a criminal approach that is fair and clean and free from corruption, collusion, nepotism, and has the political power to be able to get around hiding evidence related to the crime. (3) Reconstructing the legal politics of dealing with the eradication of corruption with a just criminal approach that is clean and free from corruption, collusion, nepotism, by providing additional sanctions in the form of social sanctions, apart from that, legal politics is also needed to ensnare perpetrators of criminal acts so that they do not move the proceeds of corruption abroad, However, during the investigation stage, the assets of the alleged perpetrator of a criminal act of corruption may be confiscated first.