PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KARYAWAN YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA RESIGN

Definisi dari hubungan kerja dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan dari pada peraturan-peraturan di mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat hendaknya wajib mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi. Perlindungan ini dilaksanakan selama dan sesudah masa kerja. Oleh karena itu perlu kiranya suatu sarana perlindungan dan kepastian hukum, terutama bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sedang melaksanakan hubungan kerja, maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh tersebut yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja atau sering disingkat dengan PHK. Di
mana jika pekerja/buruh tersebut dikenakan pemutusan hubungan kerja tersebut maka akan menimbulkan hilangnya mata pencarian dari pekerja/buruh tersebut sehingga akan menggangu kesejahteraan dari pekerja/buruh dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dengan ditunjang oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara tidak berencana dengan nara sumber. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa substansi peraturan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri, belum dirumuskan secara jelas dan komprehensif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (unpredictable) bagi pekerja tersebut. Hal tersebut berdampak pada peran aparatur pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan pada akhirnya menimbulkan perbedaan budaya hukum pada perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN dalam implementasinya.