PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK

Proses pemidanaan dalam kasus kejahatan asusila yang dilakukan terhadap anak merupakan tugas yang sulit bagi hakim karena mereka harus menjaga sudut pandang netral dalam mengambil keputusan. Apalagi jika dilihat dari kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal tersebut bukanlah tindak pidana dan bukan merupakan tindak pidana anak biasa. Pemberian perlindungan terhadap korban pencabulan pada anak dan penjatuhan pidana terhadap pelaku persetubuhan diharapkan dapat memenuhi hak anak korban kekerasan seksual dengan tujuan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif penelitian ini dilakukan dengan dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau norma-norma hukum sebagai objek kajiannya yang merupakan nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, maka dari itu penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan bahan hukum lainnya. Hasil analisa menunjukan bahwa Dalam kasus Putusan PN Nomor 04/Pid.Sus-Anak/B/2022/PN.Ungaran. Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh anak. Majelis Hakim telah memutuskan TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan selama 4 (empat) bulan di Panti Sosial Anak. Kendala yang kerap di temui oleh hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana persetubuhan. Dimana kendala-kendala dapat saja datang faktor eksternal dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun saksi anak dan/atau terdakwa anak dan kendala dalam faktor internal kehakiman itu sendiri dimana kurang memadainya sarana dan prasarana dalam lingkup pengadilan dan sumber daya manusia (hakim anak).