DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI INDONESIA

Perdagangan Internasional dalam berbagai bidang komoditi impor telah diatur dalam regulasi yang harus dipatuhi, tetapi masih ada saja yang melanggar ketentuan Impor dengan cara memasukkan barang-barang ilegal yang tidak membayar pajak dan jelas-jelas dilarang karena bisa membahayakan masyarakat yang memakainya seperti mengimpor pakaian bekas ilegal atau lebih populer disebut Thrifting atau Hemat, yang saat ini ramai diperjual-belikan di negara Indonesia hingga ke pelosok desa, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kegiatan Penjualan Pakaian Bekas Impor Ilegal merupakan suatu kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah karena bersifat melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perdagangan impor diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal ini dapat dikategorikan barang yang berbahaya karena beredar secara bebas dari negara luar dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu, itu artinya langsung ke tangan penadah didalam negeri yang kemudian langsung disebar ke kios dan toko-toko di pasar thrift. Hasil penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa orang informan. Implikasi dari penjualan pakaian bekas impor ini sangat merugikan masyarakat terutama dalam segi kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi masyarakat dan penjual pakaian bekas impor, serta penegakan aturan melalui razia terhadap gudang-gudang penadah yang mendistribusikan pakaian bekas impor kepada penjual yang ada di pasar tradisional atau yang populer dengan nama pasar thrift