ANALISA YURIDIS HAMBATAN DALAM PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI DEBITUR SETELAH ADANYA PUTUSAN PAILIT

Pemenuhan hak debitur dalam memperoleh rehabilitasi nama baik setelah putusan pailit merupakan suatu isu yang sampai saat ini belum dilaksanakan secara optimal, walau demikian perlindungan tersebut telah diatur didalam Pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU, penelitian ini akan mencoba memberikan deskripsi dan mengelaborasi hambatan dan upaya yang ada dalam pemenuhan hak debitur untuk mendapatkan rehabilitasi nama baiknya, penelitian ini menetapkan perumusan masalah sebagai berikut pertama Apa hambatan Rehabilitasi nama baik debitur pasca pailit? Kedua Bagaimana bentuk dan upaya dalam mewujudkan pemenuhan perlindungan hukum terhadap hak Rehabilitasi nama baik debitur setelah adanya putusan pailit? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak rehabilitasi nama baik debitur melalui Pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU masih belum berjalan secara optimal. Debitur yang pailit seharusnya mendapatkan bentuk pemaafan lain, yaitu status fresh start yang memungkinkan mereka untuk memulai kembali usahanya tanpa beban utangutang lama. Selain itu, peran kurator perlu diperluas untuk tidak hanya mengurus dan membersihkan piutang tetapi juga memastikan keadilan bagi debitur dengan mengupayakan pernyataan puas dari kreditur setelah pelunasan kewajiban. Disarankan agar pemerintah memperbarui instrumen hukum yang ada untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Kurator juga harus aktif dalam memastikan bahwa debitur memperoleh hak-haknya dan dapat mengembalikan nama baiknya melalui pengadilan. Dengan demikian, Pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur pailit.