PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGAWASAN TKA DI KABUPATEN DEMAK

Pengawasan terhadap TKA (TKA) ilegal merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Demak sebagai bentuk perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan TKA ilegal ? (2) Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan tenaga kerja asing ilegal di Kabupaten Demak ?Penelitian ini menggunakan motode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, sedangkan data sekunder sebagai data penunjang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukan TKA di Kabupaten Demak meliputi berbagai jenis pelanggaran. Sebagai langkah antisipasi untuk mengendalikan serbuan TKA maka ada mekanisme pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap TKA di wilayah Kabupaten Demak masih mengedepankan pengawasan secara kolektif yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) dari Disnakertrans, Dinas Keimigrasian, dan Kepolisian baik sebagai pengawasan secara administratif maupun pengawasan operasional. Penegakan hukum terhadap TKA memiliki kendala yang sama dengan pengawasan yaitu berkaitan dengan kendala dalam melakukan penegakan hukum. Penegak hukum sebenarnya terletak pada faktorfaktor yang mempengaruhinya, faktor internal pekerja lokal tidak mampu bersaing dengan TKA hingga menambah pengangguran, sedangkan faktor eksternal kurangnya penegakan hukum terhadap TKA ilegal di Kabupaten Demak, selain itu juga kurangnya petugas pengawas TKA. Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan sinergis dengan melibatkan masyarakat ke dalam Tim PORA dan Masyarakat yang terlibat melakukan pengawasan TKA Ilegal di Kabupaten Demak. Kendala yang di hadapi Disnaker dalam pengawasan TKA yaitu Jumlah tenaga pengawas kurang, perusaan lalai memperpanjang izin,lemahnya pengawasan dan maladministrasi