PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN KENDAL

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara pribadi atau keluarga, rakyat harus melakukan pekerjaan agar mendapatkan upah. Perumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal. (2) Bagaimana kendala dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal. (3) Bagaimana peranan dinas tenaga kerja dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data uatamanya, sedangkan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten Kendal dilakukan oleh Satwasker di wilayah Kabupaten Kendal terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum, dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasannya harus membuat rencana kerja. Pegawai Pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasannya terlebih dahulu harus membuat rencana kerja. (2) Kendala dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal pada kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh Satwasker Wilayah Semarang dengan datang ke tempat kerja dan melakukan pengecekan dokumen perusahaan, seperti izin, buku terbukti melakukan pelanggaran upah minimum akan diterbitkan nota pemeriksaan sebagai peringatan. Selain itu pada kegiatan pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan norma kerja, meliputi: waktu kerja, waktu istirahat, sistem pengupahan dan lain-lain. (3) Peranan dinas tenaga kerja dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum di Kabupaten Kendal melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengujian maupun penyidikan. Kepala Satwasker untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada para pengusaha dan serikat pekerja/buruh mengenai informasi yang berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan. Keterlibatan pekerja dalam pengaduan atau laporan terhadap perusahaan yang melanggar pengupahan masih sangat minim.