PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) JAWA TENGAH DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI DI INDONESIA

Keberadaan hutan di Indonesia semakin menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Kepentingan makhluk hidup di bidang ekonomi dalam usaha kegiatan pemanfaatan kawasan hutan akan memberikan dampak yang negatif bagi kemanfaatan kawasan hutan serta untuk kehidupan makhluk hidup. Eksploitasi berlebihan telah menyebabkan kepunahan atau spesies yang terancam punah serta seiring dengan meningkatnya populasi manusia, permintaan terhadap satwa liar dilindungi pun semakin meningkat. Kenaikan angka perdagangan satwa liar juga dikarenakan atas meningkatnya keinginan pembeli akan kepuasan tersendiri. Melalui Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam Pasal 21 ayat 2 mengatur tentang ketentuan larangan terhadap perilaku setiap orang dalam melakukan tindakan kejahatan terhadap satwa liar dilindungi. Selain itu, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi salah satu bahan pertimbangan dibentuknya Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2/MenhutII/2007 BKSDA di setiap daerah diberikan tanggung jawab oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai pelaksana untuk melakukan penyidikan dibidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati.