IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG)

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan yang di tuangkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Perkawinan hanya boleh diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Melaui undang-undang tyersebut diharapkan perkawinan dapat dilakukan sesuai batasan umur. Akan tetapi perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di Indonesia salah satunya yaitu di Kecamatan Gayamsari, Semarang Timur. Melihat latar belakang tersebut maka penulis bertujuan melakukan penelitian untuk menngetahui jumlah yang menikah di bawah umur, faktor penyebab, dampak terhadap kesejahteraan keluarga dan perananan KUA Kecamatan Gayamsari untuk menanggulangi pernikahan di bawah umur. Tipe penelitain yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode pengambulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisi data dengan metode kualitataif. Berdasarkan penelitain yang di lakukan dengan wawacara pegawai KUA kecmatan Gayamsari bahwa jumlah yang menikah di bawah umur dari tahun 2021 – 2024 sebanyaj 10 orang. Dari 10 orang tersebut diambil sampel 6 orang. Faktor peneybab perkawinan di bawah umur adalah hamil duluan dan kemauan sendiri. Dampak positif pernikahan ini adalah dapat mengurangi zina dan mengurangi beban orang tua, sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnnya kemandirian, terputusnya sekolah, kurangnya ekonomi dan penceraian. Dampak yang paling dominan adalah kurangnya ekonomi, maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan keluarganya termasuk keluarga sejahtera 1. Upaya yang dilakukan KUA adalah memperketat administrasi dan melakukan sosialisasi ke masyarakat