PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGNYA DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016

Indonesia sering menjadi tempat transit bagi pengungsi dari berbagai negara karena letaknya yang strategis. Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, Indonesia mengandalkan Perpres No. 125/2016 untuk menangani pengungsi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sumber daya, koordinasi, dan status hukum pengungsi yang tidak jelas. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Pengungsi Rohingnya di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016” dengan permasalahan Bagaimana penanganan pengungsi rohingnya di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, Bagaimana penanganan pengungsi berdasarkan konvensi 1951 tentang Pengungsi, dan Mengapa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berfokus pada data sekunder dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi karena berbagai pertimbangan kompleks, termasuk tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, dan kekhawatiran terhadap peningkatan arus pengungsi. Pertimbangan politik, kedaulatan nasional, serta dampak ekonomi dan sosial juga memainkan peran penting dalam keputusan ini. Meskipun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melindungi pengungsi melalui mekanisme nasional dan kerja sama internasional, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya