PENGUATAN PENGATURAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKEADILAN UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Penelitian ini didasarkan tidak efektifnya mengenai Pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan yang sampai sat ini belum menunjukan keadilan berdasarkan hak asasi manusia, serta bertujuan untuk Pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari prinsip pemasyarakatan yang berlandaskan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) Bagaimana pengaturan hukum pemenuhan hak narapidana dalam pelayanan kesehatan saat ini/? (2) Mengapa pemenuhan hak narapidana dalam pelayanan kesehatan sebagai upayah mewujudkan perlindungan hak asasi manusia belum adil? (3) Bagaimana penguatan pengaturan pemenuhan hak narapidana dalam pelayanan kesehatan yang berkeadilan dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia?. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif empiris, dengan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang. Hasil dari penilitian ini menunjukan bahwa (1) Pengaturan hukum pemenuhan hak narapidana dalam pasal 9 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Untuk memastikan pemenuhan hak ini, diperlukan sinergi antara berbagai pihak serta reformasi kebijakan yang lebih baik dalam sistem pemasyarakatan, (2) Hak narapidana dalam pelayanan kesehatan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Namun, implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan ketidakadilan Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini antara lain keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di lembaga pemasyarakatan, alokasi anggaran yang tidak memadai, serta stigma negatif terhadap narapidana yang berdampak pada diskriminasi dalam pemenuhan hak kesehatan mereka. (3) Penguatan pengaturan pemenuhan hak narapidana dalam pelayanan kesehatan yang berkeadilan dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dalam presfektif kepastian hukum terkait pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan belum berjalan dengan baik, dikarenakan secara yuridis mekanisme pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam hukum positif namun saat ini masih diatur dalam pasal 9 undang-undang Nomor22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sedangkan aturan belum memuat ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana. Penguatan terhadap ketentuan dalam pasal tersebut yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana, dengan membuat suatu instrument khusus serta lembaga khusus yang berkaiatan dengan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia.
============================================================
This research is based on the ineffectiveness of the fulfillment of prisoners' rights to health services which until now have not shown justice based on human rights, and aims to fulfill the rights of prisoners to health services as part of the principles of correctional services based on justice and human rights (HAM). The problems in this study are as follows: (1) How is the legal arrangement for the fulfillment of prisoners' rights in current health services/? (2) Why is the fulfillment of prisoners' rights in health services as an effort to realize the protection of human rights unfair? (3) How to strengthen the regulation of the fulfillment of prisoners' rights in equitable health services in realizing the protection of human rights? The research method uses empirical normative juridics, with secondary data as the main data and primary data as supporting data. The results of this study show that (1) The legal regulation of the fulfillment of prisoners' rights in article 9 letter (d) of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, and article 14 of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Assisted Citizens, Although there are various regulations that regulate the fulfillment of health rights for prisoners, their implementation still faces many obstacles. To ensure the fulfillment of this right, synergy between various parties and better policy reforms are needed in the correctional system,
(2) The rights of prisoners in health services are part of the protection of human rights guaranteed by national and international law. However, the implementation of health services for inmates still faces various obstacles that cause injustice Some of the main factors that cause this include limited facilities and medical personnel in correctional institutions, inadequate budget allocation, and negative stigma against inmates that have an impact on discrimination in fulfilling their health rights. (3) Strengthening the regulation of the fulfillment of prisoners' rights in health services that are equitable in realizing the protection of human rights in the context of legal certainty related to the fulfillment of prisoners' rights to health services has not been going well, because juridically the mechanism for fulfilling prisoners' rights to health services has been regulated in positive law but is currently still regulated in article 9 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, Article 14 of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Assisted Citizens while the regulation does not contain specific provisions regarding the implementation of inmate health services. Strengthening the provisions in the article which is the legal basis for the implementation of inmate health services, by creating a special instrument and special institutions related to the implementation of the fulfillment of prisoners' rights in fair health services to realize the protection of human rights.