PENGUATAN PENGATURAN TELEMEDICINE GUNA MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL DI INDONESIA

Telemedicine adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital, Telemedicine di era pandemi Covid-19 mulai digunakan oleh dunia kesehatan di Indonesia dan perkembangannya cepat. Namun beberapa hal terkait dengan Telemedicine terdapat permasalahan antara lain tanggung jawab hukum dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik, informed consent, perlindungan data pribadi dan izin praktik dokter dalam layanan Telemedicine. Permasalahan dalam disertasi ini yaitu : 1). Bagaimana pengaturan mengenai telemedicine di Indonesia saat ini? 2). Mengapa pelayanan kesehatan menggunakan telemedicine di Indonesia saat ini belum optimal? dan 3). Bagaimana penguatpengaturan telemedicine guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris, maksudnya data utama yang digunakan dalam penelitian yaitu regulasi Permenkes 20/2019 yang saat ini belum melakukan perubahan pasca terbitnya UU 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 kemudian regulasi tersebut didukung dengan data empris yaitu wawancara dengan aplikator penyedia layanan telemedicine(Halldoc dan Allodoc), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Jawa Tengah, Perdahukki Indonesia dan pengguna telemedicine (PPK 1 Pleton Kesehatan Batalyon 644/WLS Putussibau Kalimantan Barat).
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1). Pengaturan Telemedicine saat ini diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Covid-19; dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. 2). Pelayanan kesehatan menggunakan Telemedicine sampai dengan saat ini masih belum optimal karena disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat pelayanan Telemedicine yang terdiri dari faktor hukum dan faktor non-hukum. Dari Faktor Hukum sangat nampak bahwa konstruksi hukum pengaturan Telemedicine saat ini masih lemah dan belum mengatur secara konkrit dan dari Faktor non hukum kebiasaan masyarakat yang masih mendatangi fasilitas layanan kesehatan, modernisasi sistem teknologi di fasilitas layanan kesehatan dan kesiapan fasilitas teknis layanan kesehatan sangat mempengaruhi layanan Telemedicine. 3). Penguatan Pengaturan Telemedicine guna mengoptimalkan layanan kesehatan dari sisi hukum seharusnya dalam regulasi teknis dimasukkan bab atau frasa yang mengatur secara teknis mengenai hak dan kewajiban secara rinci dan mekanisme berjalannya Telemedicine bagi Dokter, Pasien dan Pengelola Aplikasi.
============================================================
Telemedicine is the provision and facilitation of clinical services through telecommunications and digital communication technology. Telemedicine in the Covid-19 pandemic era has begun to be used by the health world in Indonesia and its development is rapid. However, there are several problems related to Telemedicine, including the legal responsibilities of doctors and patients in therapeutic agreements, informed consent, protection of personal data and doctor's practice permits in Telemedicine services. The problems in this dissertation are: 1). How are the regulations regarding telemedicine in Indonesia currently? 2). Why are health services using telemedicine in Indonesia currently not optimal? and 3). How to strengthen telemedicine regulations in order to realize optimal health services in Indonesia? The research method used is normative legal research supported by empirical data, meaning that the main data used in the study is the regulation of Permenkes 20/2019 which currently has not been changed after the issuance of Law 17 of 2023 and Government Regulation Number 28 of 2024, then the regulation is supported by empirical data, namely interviews with telemedicine service provider applicators (Halldoc and Allodoc), the Central Java Medical Ethics Honorary Council, Perdahukki Indonesia and telemedicine users (PPK 1 Health Platoon Battalion 644/WLS Putussibau West Kalimantan).
The results of the study show that 1). Current Telemedicine regulations are regulated in the 1945 Republic of Indonesia Law; Law Number 17 of 2023 concerning Health; Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health; Government Regulation of the Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services between Health Service Facilities; Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/MENKES/4829/2021 concerning Guidelines for Health Services Through Telemedicine During the Covid-19 Pandemic; and Regulation of the Indonesian Medical Council No. 74 of 2020 concerning Clinical Authority and Medical Practice Through Telemedicine During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. 2). Health services using Telemedicine are still not optimal due to factors that hinder Telemedicine services consisting of legal and non-legal factors. From the Legal Factor it is very clear that the current legal construction of Telemedicine regulations is still weak and has not regulated concretely and from the non-legal Factor the habits of people who still visit health service facilities, modernization of technology systems in health service facilities and the readiness of technical facilities for health services greatly affect Telemedicine services. 3). Strengthening Telemedicine Regulations in order to optimize health services from a legal perspective, technical regulations should include chapters or phrases that regulate technically the rights and obligations in detail and the mechanism for the implementation of Telemedicine for Doctors, Patients and Application Managers.