Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 517/Pdt.P/2020/Pa.Bpp)

Perkawinan di bawah umur telah menghilangkan berbagai hak yang seharusnya dimiliki anak, seperti hak atas pendidikan, hak kebebasan bereskpresi, hak untuk hidup dan tumbuh serta hak untuk menghindari diskriminasi sosial. Dalam hal ini pentingnya peran orang tua dalam memahami bahwa anak memiliki hak-hak yang perlu dihormati dan dilindungi. Namun nyatanya masih banyak anak yang berada di bawah kendali orang tuanya. Hal ini tentu menjadi masalah yang akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, maka dari itu penulis menulis skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur” dengan melakukan analisis Studi Kasus Putusan Nomor 517/Pdt.P/2020/Pa.Bpp. Tujuan dari skripsi ini adalah menentukan peraturan yang berlaku untuk perkawinan di bawah umur menurut UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur menurut UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dan pendekatan deskriptif analitis, spesifikasi penelitian dikumpulkan melalui penelitian dengan metode kepustakaan yang digunakan untuk menganalisis data dan disajikan dalam uraian yang sistematis. Beberapa masyarakat Indonesia percaya bahwa memiliki pandangan dan keyakinan yang salah dapat mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Maka dari itu, praktik perkawinan di bawah umur harus dipertimbangkan dan ditetapkan dengan jelas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini, mengenai perubahan batas usia yang tidak memiliki sinkronisasi hukum secara signifikan terkait dengan perkawinan di bawah umur. Anak-anak seharusnya memiliki hak yang harus dilindungi dan terwujudnya keadilan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam masyarakat.