PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DI JAWA TENGAH(Tinjauan Yuridis Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018)

Indonesia merupakan negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu implementasi negara demokrasi adalah dilakukannya pemilihan langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Pemilihan langsung tersebut juga dilakukan terhadap Kepala Daerah salah satunya Gubernur dan Wakil Gubernur. Pentingnya pemilihan umum terhadap Kepala Daerah melalui Pilkada membuat penulis tertarik untuk menganalisanya kedalam skripsi yang berjudul “Proses Pelaksanaan Pemilihan Gubernur di Jawa Tengah: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2018” dengan permasalahan Bagaimana proses pemilihan umum gubernur di Jawa Tengah dan Kendala-kendala yang ditimbulkan oleh pemilu kepala daerah di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan analisa deskriptif yang berfokus pada data sekunder untuk kemudian dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Proses pemilihan umum gubernur di Jawa Tengah proses demokratisasi terlihat melalui berbagai tahapan, dari pendaftaran hingga hasil penentuan. Proses penunjukan Kepala Daerah dan Wakilnya mengikuti mekanisme demokratis dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai undang-undang. Dalam Pilgub Jateng dilakukan dengan berbagai tahapan dan proses seperti Tahapan pendaftaran, persyaratan, dan verifikasi memastikan keberlanjutan dan keabsahan pemilihan, sementara evaluasi dan refleksi setelah pemilihan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Kendala-kendala yang ditimbulkan oleh pemilu Kepala Daerah di tahun 2018 mencakup berbagai aspek antara lain seperti distribusi logistik, terutama di daerah terpencil, yang memerlukan strategi distribusi efektif untuk memastikan kelancaran pemilihan di seluruh wilayah. Ketegangan politik, praktik politik uang, dan rendahnya partisipasi pemilih juga menjadi tantangan dalam menjaga integritas dan demokrasi.