IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA

Dalam sebuah perjanjian antara kreditur dan debitur ini, biasanya dibuat dengan surat perjanjian yang berbentuk baku atau biasa disebut dengan kontrak standar (standart contract). Perjanjian model seperti ini sering menimbulkan masalah dikemudian hari. Melihat hal terebut, penulis melakukan penelitian tentang Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit di Bank Rakyat Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika dalam perjanjian kredit tidak diterapkan asas keseimbangan. Metode penelitian yang digunakan meliputi, yaitu yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa pasal dalam surat pengakuan hutang di Bank Rakyat Indonesia yang tidak menerapkan asas keseimbangan, yaitu Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 2, Pasal 8 Ayat 1, Pasal 4, pasal 8 ayat (7), dan Pasal 9 ayat (2). Sedangkan, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh kreditur ketika debitur mengalami kerugian akibat perjanjian, debitur bisa menempuh jalur diluar pengadilan melalui BPSK (Badan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan) dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.