AKIBAT HUKUM PEMBATALAN HIBAH TERHADAP KEDUDUKAN SERTIFIKAT HASIL PERALIHAN (Studi Kasus Perkara No. 45/Pdt.G/2023/PN Yyk)

Hibah merupakan instrument hukum yang memungkinkan seseorang mengalihkan hak milik suatu benda secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, dimana hal tersebut dapat dilakukan semasa hidupnya dan tidak dapat ditarik kembali. Pada dasarnya hibah tidak dapat dibatalkan, tetapi terdapat ketentuanketentuan tertentu yang memungkinkan hibah untuk dapat dibatalkan. Apabila syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah maka pemberi hibah berhak untuk menarik kembali harta yang telah dihibahkan sesuai dengan kesepakan awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Putusan pembatalan hibah di Pengadian Negeri Yogyakarta nomor 45/Pdr.G/2023/PN Yyk tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan hibah terhadap sertifikat hasil peralihan. Dimana akibat hukum tersebut juga memiliki dampak hukum terhadap pihak-pihak yang terkait. Tipe Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi perpustakaan dan akses internet terhadap buku atau jurnal yang tidak bisa didapatkan hard copynya. Kemudian menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil : Pertama, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Yyk tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua akibat hukum pembatalan hibah terhadap kedudukan sertifikat hasil peralihan yaitu dengan kembalinya harta yang telah di hibahkan berupa tanah dan bangunan kepada si pemberi hibah beserta dengan hak-haknya. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak terkait masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang tertarik pada masalah yang sama