PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KLIEN DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KANTOR PPAT

Perlindungan hukum terhadap data pribadi klien dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi isu krusial seiring meningkatnya potensi penyalahgunaan data di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diterapkan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi Kantor PPAT dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi klien diatur melalui regulasi, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018, yang mewajibkan PPAT menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pribadi. PPAT bertanggung jawab memastikan pengelolaan data dilakukan dengan aman, baik secara fisik maupun digital, hanya diakses oleh pihak berwenang, dan digunakan sesuai prosedur hukum. Selain itu, PPAT wajib mengimplementasikan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan data. Jika terjadi pelanggaran, tersedia sanksi administratif maupun pidana untuk melindungi hak klien. Namun, kenyataannya belum dilaksanakan secara optimal, karena bersifat masih antisipasi agar tidak terjadi kebocoran data. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman hukum dari PPAT dan klien, keterbatasan sumber daya dan teknologi di kantor kecil atau daerah terpencil, ketidakkonsistenan kebijakan internal dengan regulasi, risiko kebocoran data akibat kelalaian internal, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan data pribadi berjalan optimal