ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SIMPEL-PBB) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN PEKALONGAN

Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengembangkan aplikasi digital dalam
rangka mendukung reformasi birokrasi, yaitu system informasi pelayanan pajak
bun dan bangunan (SIMPEL-PBB) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Melihat Secara geografis Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah yang luas
schingga kondisi geografis dan kependudukan sangat mempengaruhi dalam
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. SIMPEL-PBB, diharapakan akan
mempermudah dan mempercepat proses pelayanan data dan Infromasi Pajak
Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa implementasi
SIMPEL-PBRB dan menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam
pengimplementasian SIMPEL-PBB pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
(BPKD) Kabupaten Pekalongan.

Penclitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan informan pegawai
BPKD Kabupaten Pekalongan dan serta wajib pajak dengan penentuan informan
secara purposive sampling dengan pendekatan teori Teori Merilee S. Grindle.
Berdasarkan hasil penclitian dapat dibuktikan pada Content Of Policy (Isi
Kebijakan) yang memiliki beberapa indikator seperti kepentingan yang
dipengaruhi, manfaat yang diperoleh, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak
pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang digunakan
teruratkan dengan baik dan jelas. Walaupun kebijakan ni dapat
terimplementasikan di Kabupaten Pekalongan tetapi harus diikuti peningkatan
pelayanan dalam keefektivitasan pelayanan masyarakat. Adapun Faktor
Pendukung kebijakan SIMPEL PBB adalah sumber daya yang kompeten dan
fasilitas yang memadai, disisi lain hambatan yang terjadi dalam implementasi
kebijakan ini adalah sarana dan prasarana perangkat jaringan. Saran untuk BPKD
Kabupaten Pekalongan untuk memperhatikan jaringan system online SIMPEL
PBB dengan memeriksa berkala adanya gangguan ketika masyarakat mengakses
system tersebut, sehingga kebijakan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan yang selama ini dilakukan secara online dapat meningkatkan
penerimaan pajak Pajak Bumi dan Bangunan.