TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGAJIAN DI LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penggajian Di Lingkungan ASN”, dilatar belakangi adanya Peraturan Pemerintah yang selalu mengalami perubahan, menyebabkan kesalahpahaman tentang peraturan yang baru dengan adanya pergantian bendahara. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, dengan data utama sekunder. Dari hasil penelitian terlihat bahwa secara yuridis sistem penggajian di lingkungan pegawai negeri sipil mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Gaji PNS. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang ASN, bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Adapun hambatan dalam sistim penggajian bagi pegawai negeri sipil adalah disiplin kerjanya rendah seperti terlambat datang kantor, meninggalkan kantor sebelum waktunya tanpa ada izin, pulang lebih awal sebelum jam kepulangan, produktivitas pegawai yang kerjanya rendah, seperti menunda penyelesaian pekerjaan, lamban dalam melakukan pekerjaan, ngobrol dengan rekan sekerja pada saat jam kantor, membaca surat kabar pada saat jam kantor, menerima tamu pribadi pada saat jam kantor, maupun memngulur waktu jam istirahat kantor. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan kedinasan secara keseluruhan. Dalam penelitian ini memberikan saran sistim penggajian di lingkungan ASN setiap tahun harus ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan masyarakat., pengawasan dari pejabat yang berwenang lebih ditingkatkan disamping itu punishmen dan reward juga harus dilaksanakan dengan efektif