MODEL KOLABORASI MUSRENBANGKEL DAN PROGRAM KOTAKU DALAM UPAYA PERBAIKAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh diperlukan kolaborasi antara
pemerintah, swasta, masyarakat, dan pihak terkait. Keterbatasan kapasitas,
sumberdaya ataupun jaringan menjadi pendorong untuk melakukan kolaborasi.
Menggalang kolaborasi dan keswadayaaan guna mewujudkan pengelolaan dan
pembangunan infrastruktur yang memberikan nilai estetika dan perubahan wajah
permukiman. Rumusan masalahnya bagaimana proses dan model kolaborasi antara
program kotaku dengan musrenbangkel dapat terjalin. Teknik Penelitian dilakukan
dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Proses
kolaborasi antara musrenbang dengan program kotaku merupakan kerjasama dari
para subyek yang dalam posisi tidak setara atau model kolaborasi inequal
kolaboratif, yang menggambarkan bentuk proses kolaborasi yang struktur
pengelolaannya hicrarkis, prinsip pelaksanaan imperative, top down, koordinasinya
direktif dan komunikasinya normatif tertutup. Hal ini terbukti dengan belum
efektifnya komunikasi dalam penganggaran perencanaan musrenbang untuk
prioritas pada lokasi deliniasi kumuh. Pokja PKP yang telah dibentuk sebagai
wadah koordinasi dan komunikasi belum berjalan efektif. Masing-masing
perangkat daerah yang tergabung dalam Pokja PKP masih mementingkan program
dinasnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pandangan
serta tumpang tindih kepentingan sehingga tidak tercipta kegiatan yang efektif dan
efisien untuk penanganan permukiman kumuh. Disamping keterlibatan dari pihak
swasta melalui corporate social responsibility (CSR) yang kurang maksimal dalam
proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh. Meningkatkan koordinasi dan
peran nyata untuk mensinkronkan kebijakan vertikal dan horizontal lintas sektor
atau lembaga serta membangun kolaborasi yang efektif antar pemangku
kepentingan pemerintah, masyarakat, konsultan, dunia usaha, perguruan tinggi,
LSM, dan pihak lainnya.