PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PEMBERI WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No.1064K/Pdt/2020)

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian waralaba di Indonesia dengan fokus analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1064K/Pdt/2020. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena meningkatnya bisnis waralaba yang sering menimbulkan sengketa akibat wanprestasi, baik dari pihak franchisor maupun franchisee. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk perlindungan hukum bagi penerima waralaba, pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi, serta akibat hukum yang timbul dari wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penerima waralaba meliputi perlindungan preventif melalui pengaturan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam putusan yang dianalisis, Mahkamah Agung menolak pembelaan franchisee berdasarkan asas exceptio non adimpleti contractus karena wanprestasi franchisor dianggap parsial dan tidak substansial, sedangkan wanprestasi franchisee bersifat total dan mendasar. Akibat hukumnya, franchisee diwajibkan membayar ganti rugi dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas proporsionalitas sangat penting dalam menilai wanprestasi dalam perjanjian waralaba. Disarankan agar pihak penerima waralaba lebih cermat dalam menyusun perjanjian dan memahami hak serta kewajiban masing-masing untuk meminimalkan risiko sengketa.