PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN WARALABA YANG TELAH DI TANDA TANGANI DIHADAPAN NOTARIS

Fenomena pelanggaran oleh Franchisor kerap menimbulkan kerugian bagi Franchisee, baik melalui pelanggaran terhadap hak-hak Franchisee maupun penerapan klausula baku yang merugikan. Dalam kondisi tersebut, Franchisee membutuhkan instrumen perlindungan hukum yang komprehensif agar hak-haknya dapat terjamin. Rumusan maslah dalam penelitian ini yaitu 1) Faktor – faktor apa yang terjadi dalam perjanjian waralaba? 2) Bagaimana pelindungan hukum Franchisee dalam perjanjian waralaba yang telah ditandatangani Notaris? 3) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh Franchisee apabila Franchisor melakukan pelanggaran terhadap perjanjian waralaba yang sudah disahkan di hadapan notaris? Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan sumber data adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor-faktor dalam perjanjian waralaba menunjukkan bahwa keberhasilan suatu hubungan bisnis antara franchisor dan franchisee sangat ditentukan oleh kejelasan klausul kontrak, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepatuhan terhadap regulasi waralaba di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap franchisee dalam perjanjian waralaba yang ditandatangani di hadapan notaris diwujudkan melalui mekanisme preventif dan represif. Upaya hukum yang dapat ditempuh franchisee apabila franchisor melakukan pelanggaran terhadap perjanjian waralaba mencakup jalur litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan Franchisee membutuhkan sinergi antara instrumen hukum, peran notaris, mekanisme penyelesaian sengketa, dan lembaga negara agar tercipta kepastian hukum yang adil dan berimbang bagi semua pihak dalam praktik bisnis waralaba di Indonesia.