TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR

Praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh Debt Collector atas kuasa perusahaan pembiayaan kerap menimbulkan persoalan hukum di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan pembiayaan atas tindakan penarikan paksa objek fidusia oleh Debt Collector? 2) Apa akibat hukum terhadap perusahaan pembiayaan jika penarikan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penarikan paksa objek fidusia? Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan memikul tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tindakan Debt Collector yang melanggar prosedur hukum menjadi tanggung jawab perusahaan karena terjadi dalam ruang lingkup kuasa dan pengawasan perusahaan. Selain sanksi perdata, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Perlindungan hukum bagi konsumen juga diperkuat melalui Putusan MK dan keberadaan lembaga seperti OJK, BPSK, dan LPKSM. Penelitian ini menegaskan pentingnya tanggung jawab hukum perusahaan pembiayaan untuk memastikan eksekusi fidusia berjalan sesuai hukum dan etika bisnis yang baik.