AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN HIBAH WASIAT KARENA ADANYA PELANGGARAN HAK LIGITIE PORTIE (Studi Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019)

Hibah merupakan salah satu instrumen perdata dalam pengalihan hak milik yang lazim digunakan masyarakat, namun dalam praktiknya kerap menimbulkan permasalahan hukum ketika pemberi hibah mengabaikan hak ahli waris atas bagian mutlak (legitieme portie). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) bentuk perlindungan hukum terhadap hak ahli waris yang dilanggar akibat pemberian hibah yang melebihi legitieme portie, (2) pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019 mengenai pembatalan hibah, serta (3) implikasi hukum terhadap harta peninggalan pewaris setelah akta hibah dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, berbasis pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ahli waris dalam hibah yang melanggar legitieme portie diatur secara jelas dalam Pasal 913–914 KUHPerdata melalui mekanisme preventif berupa pembatasan hibah, dan mekanisme represif berupa gugatan pembatalan hibah di pengadilan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019 didasarkan pada pemenuhan hak mutlak ahli waris, asas kepastian hukum, dan prinsip keadilan, sehingga memutuskan akta hibah yang melanggar legitieme portie sebagai batal. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah harta yang dihibahkan dikembalikan ke dalam boedel warisan untuk dibagi sesuai ketentuan KUHPerdata, sehingga tercapai keadilan bagi seluruh ahli waris. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran legitieme portie sebagai instrumen perlindungan hak waris dan sebagai batasan hukum dalam pelaksanaan hibah di Indonesia.