AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH OLEH PENJUAL YANG TIDAK BERITIKAD BAIK

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Indonesia. Namun, praktik jual beli tanah seringkali masih dilakukan tanpa memperhatikan kepastian hukum, yang pada akhirnya memicu sengketa kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari jual beli tanah yang dilakukan oleh penjual yang tidak beritikad baik sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 80/Pdt.G/2023/PN.Bli. Adapun fokus kajian diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (1) Faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam proses jual beli tanah; (2) Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim pada putusan No.80/Pdt.G/2023/PN.Bli, terhadap jual beli tanah oleh penjual yang tidak beritikad baik.? dan (3) Bagaimana akibat hukum jual beli tanah oleh penjual yang tidak beritikad baik dalam putusan No.80/Pdt.G/2023/PN.Bli.?.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, serta mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan hanya dengan kwitansi dan tanpa akta autentik melanggar prinsip kepastian hukum. Meskipun demikian, hakim mengakui sahnya perjanjian berdasarkan terpenuhinya syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Tindakan penjual yang tetap mendaftarkan tanah atas namanya sendiri setelah sebagian telah dialihkan dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

Konsekuensi hukum dari kasus tersebut adalah pembatalan Sertipikat tanah yang diterbitkan tanpa proses pemecahan dan pengembalian hak kepada ahli waris pembeli. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif PPAT, Notaris, dan ATR/BPN dalam menjamin legalitas transaksi serta mencegah sengketa pertanahan.