PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Penarikan jaminan fidusia yang dialami beberapa konsumen adalah penarikan secara paksa oleh debt collector, sehingga terkesan tidak adanya perlindungan secara hukum yang jelas dan menjadi kerugian bagi konsumen. Terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk mempertegas eksekusi yang benar sehingga tidak ada kesewenangan pihak perusahaan pembiayaan maupun pihak Debt Colector. Rumusan Masalah penulisan ini :1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa jaminan fidusia pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? 2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? 3. Bagaimana akibat hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah, dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dalam hal terjadi penarikan paksa jaminan fidusia, maka konsumen bisa melaporkan ke pihak berwenang sebagai perbuatan melawan hukum atau perampasan, hal ini sebagai bentuk perlindungan konsumen dari pemerintah atas praktik pelaku usaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memutus perkara ini adalah adanya celah hukum yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang bertindak kesewenang-wenangan akan menimbulkan rasa ketidakadilan oleh pihak-pihak tertentu dalam perjanjian jaminan fidusia. Akibat hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan dampak bagi konsumen, yaitu memberikan perlindungan hukum atas kondisi perbuatan pihak ketiga dalam melakukan penarikan jaminan fidusia. Sedangkan bagi pelaku usaha membuat proses eksekusi lebih lama dan berbelit-belit karena Putusan ini mengharuskan adanya kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen mengenai wanprestasi serta persetujuan sukarela dari konsumen untuk menyerahkan objek jaminan fidusia.