Baharsah, Yahya Sholahudin (2024) ANALISIS YURIDIS PEMBUATAN KAVELING SIAP BANGUN MELALUI PEMECAHAN SERTIPIKAT LEBIH DARI 5 BIDANG DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
221003741020645_Thesis.pdf
Download (4MB)
Abstract
Pembuatan kaveling siap bangun merupakan salah satu cara pengembangan wilayah pemukiman, dengan tujuan bahwa pengembangan yang dilakukan bisa dilakukan dengan cepat, baik secara proses administrasi legalitas maupun pemasarannya, disisi lain banyak pengembang yang melakukan pengembangan wilayah pemukiman dengan dalih membuat kaveling siap bangun namun melanggar ketentuan pemecahan sertipikat lima bidang, dengan cara memecah sertipikat lebih dari lima bidang secara terus menerus, tanpa memperhitungkan Tata Ruang wilayah, penyediaan Fasilitas umum, fasilitas Sosial, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengapa pembuatan kaveling siap bangun harus menggunakan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Keterangan Rencana Kota? Bagaimana pengaturan pemecahan sertipikat, dan bagaimana akibat hukum pemecahan sertipikat lebih dari lima bidang di Kota Semarang. Penelitian ini meggunakan pendekatan yuridis normatif, deskriptif analisis, menjawab masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya berdasarkan, asas hukum, norma, serta peratuan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder bahan kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa izin pembuatan kaveling seperti Keterangan Rencana Kota dan IMB harus diperoleh terlebih dahulu untuk menghindari dampak lingkungan dan keamanan serta kondusif terhadap rencana tata ruang wilayah, tetapi fakta dilapangan banyak pengembang melakukan pelanggaran, sehingga menimbulkan akibat hukum sanksi administrative, seperti pemberhentian pembangunan, penutupan lokasi, hingga pengembalian keadaan seperti semula, pemecahan sertipikat lebih dari lima bidang harus menurunkan status menjadi Hak Guna Bangunan, meskipun hak milik ini melanggar batas maksimal kepemilikan pribadi lima bidang namun faktanya hal ini sangat membantu masyarakat dalam bidang sosial ekonomi.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kaveling; Pemecahan Sertipikat; Rencana Tata Ruang Wilayah. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > 74102 - S2 Kenotariatan |
| Depositing User: | Fakultas Hukum S2 |
| Date Deposited: | 26 Nov 2025 07:28 |
| Last Modified: | 26 Nov 2025 07:28 |
| URI: | http://repository.untagsmg.ac.id/id/eprint/2687 |
