Akibat Hukum Pembatalan Surat Kuasa dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 278K/PDT 2011)

Penelitian ini membahas penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah di Indonesia. Latar belakang masalah terletak pada perbedaan antara sistem hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebabkan tantangan dalam transaksi jual beli tanah. Penelitian ini merumuskan tiga masalah utama: hakikat PPJB dengan dasar surat kuasa mutlak, faktor penyebab penggunaan surat kuasa mutlak, dan akibat hukum dari pembatalan surat kuasa tersebut, terutama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 278K/Pdt/2011. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa mutlak sering menimbulkan masalah hukum karena potensi penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Putusan Mahkamah Agung No. 278K/Pdt/2011 menegaskan bahwa penggunaan surat kuasa mutlak yang melanggar hukum dianggap batal demi hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar perjanjian jual beli tanah dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dengan pengawasan notaris untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum.