PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS TERHADAP PENJUALAN HARTA WARISAN TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS

Dalam pelaksanaan pembagian, setiap ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang sama, di mana kewajiban tersebut antara lain meliputi pembayaran pajak warisan serta biaya yang timbul dari proses pengurusan harta peninggalan Dalam penelitian ini muncul perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan ahli waris terhadap pembagian harta warisan? dan 2.Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan: 1. Dalam kedudukannya, ahli waris memiliki hak-hak umum yang diatur dalam KUHPerdata serta hak-hak khusus yang melekat pada statusnya, antara lain hak pre-emptive sebagai hak untuk didahulukan dalam penguasaan dan pemanfaatan harta warisan, serta hak absolut yang memberikan kewenangan penuh kepada ahli waris atas bagian warisan yang menjadi haknya; 2. Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk lain, setara dengan nilai tanah dan rumah yang dijual, pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan ahli waris atas harta warisan yang belum dibagi.