PENEGAKAN HUKUM UNTUK NASABAH BANK TERHADAP KASUS PENIPUAN ONLINE DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Perkembangan teknologi informasi di sektor perbankan tidak hanya memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan siber, khususnya penipuan online dengan metode phishing. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana phishing, bentuk perlindungan hukum bagi nasabah korban, serta penegakan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis dilakukan melalui penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan phishing di Indonesia tersebar dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum terhadap korban diberikan melalui mekanisme preventif dan represif yang melibatkan kewajiban bank dan penegakan hukum pidana. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala teknis dan pembuktian, sehingga memerlukan koordinasi lintas lembaga, termasuk peran Indonesia Anti- Scam Centre (IASC), serta peningkatan kesadaran nasabah dan konsistensi penegakan hukum