KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL DI LAPAS KELAS I SEMARANG

Problematika yang dihadapi Lapas Kelas I Semarang dalam melaksanakan program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan bagi warga binaan saat ini adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan di lingkungan lapas, sehingga kebijakan yang diambil berdasarkan kebutuhan masing-masing lapas dan rutan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana kebijakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Lapas Kelas I Semarang? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Lapas Kelas I Semarang? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (normative legal research). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, kebijakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Lapas Kelas I Semarang dilaksanakan dengan memanfaatkan luas lahan sekitar satu hektar dari lima hektar lahan yang dimiliki untuk pemberdayaan sektor pertanian bagi warga binaan. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, yaitu: Kurangnya jumlah petugas/pembina yang memiliki kemampuan teknik-teknik pertanian modern, kurangnya tingkat partisipasi, motivasi warga binaan pemasyarakatan, sarana dan prasarana berupa fasilitas fisik dan peralatan spesifik yang terbatas, anggaran pelaksanaan program pembinaan kemandirian sektor pertanian masih sangat terbatas, masih adanya pandangan atau stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana.