ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan narkotika, yang telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan jaringan kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memperkuat pemberantasan narkotika, termasuk pemusnahan barang bukti narkotika yang telah melalui proses hukum. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak barang bukti yang tidak segera dimusnahkan, meningkatkan risiko penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Jombang.Untuk megetahui dan memaparkan analisis yuridis pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di kejaksaan negeri Jombang, mengetahui pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Jombang, mengetahui kendala dan solusi jaksa dalam menjalankan peran pemusnahan barang bukti narkotika di kejaksaan negeri Jombang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis, yang ditetapkan dengan kriteria penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan bersifat primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian data berbasis Wawancara dan Kepustakaan. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dan Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010. Di Kejaksaan Negeri Jombang, pemusnahan dilakukan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan. Namun, pelaksanaannya sering terlambat karena kendala administratif, koordinasi antar instansi yang kurang efektif, dan terbatasnya sarana serta fasilitas. Lima faktor utama yang menghambat proses ini adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Kejaksaan Negeri Jombang telah mengambil langkah preventif dan represif, termasuk memperbaiki sistem penyimpanan dan pemusnahan barang bukti serta mengajukan anggaran tambahan untuk mendukung pengelolaan yang lebih efisien