PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PAJAK TAHUNAN DENGAN BENAR

Kenyataan menunjukkan, meskipun undang-undang KUP memberikan ancaman pidana bagi wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan perundaung-undangan yang berlaku, masih saja terjadi pelanggaran pajak oleh wajib pajak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajak tahunan dengan benar? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajak tahunan dengan benar? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (normative legal research). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajak tahunan dengan benar melalui proses-proses sesuai dengan KUHAP sebagai berikut: Proses Penyidikan, Proses Penuntutan, Proses Persidangan. Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan laporanNpajak tahunan dengan benar, antara lain: Proses pemeriksaan bukti permulaan yang lama, Pelaksanaan sanksi pidana denda yang diganti dengan subsider pidana kurungan, Data wajib pajak yang terdaftar tidak sesuai dengan di lapangan