PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK QRIS STUDI KASUS DI UMKM KABUPATEN BLORA

Inovasi dalam sistem pembayaran digital terus berkembang pesat, salah satunya melalui penerapan kode QR sebagai alat transaksi elektronik. Di Indonesia, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada tahun 2019 sebagai standar nasional untuk pembayaran digital guna meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, dan keamanan transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan QRIS di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Blora, dengan menyoroti berbagai risiko hukum yang sering muncul, seperti kegagalan transaksi, kebocoran data pribadi, dan penipuan menggunakan kode QR palsu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM dan konsumen, observasi lapangan, serta analisis dokumen yang relevan, termasuk regulasi dan kebijakan terkait sistem pembayaran elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan QRIS masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang rendah dari pelaku UMKM dan konsumen terkait hak serta kewajiban mereka dalam transaksi digital, serta keterbatasan dalam implementasi regulasi yang ada. Risiko hukum seperti kegagalan transaksi sering kali disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pendukung, sementara kebocoran data pribadi dan penipuan QR palsu yang kerap kali terjadi mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi bagi pelaku UMKM dan konsumen, peningkatan efektivitas regulasi, serta pengawasan intensif oleh otoritas terkait untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman dan terpercaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam mendukung digitalisasi yang inklusif, terutama di sektor UMKM