TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMALSUAN TERHADAP PENYUSUNAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg)

Notaris secara yuridis normatif adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang - Undang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang terkait dengan bidang hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Notaris merupakan tindakan yang sangat serius dan melanggar hukum. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak-pihak terkait. Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN merupakan putusan terkait kasus pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh seorang Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris dalam kasus pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan akibat hukum yang timbul akibat pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan kasus yaitu: Putusan Nomor Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, Notaris dapat bertanggungjawab dalam pemalsuan terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT). Dengan menghasilkan putusan berupa diterimanya guggatan tersebut dan dikabulkan. Dan menghasilkan pertimbangan hakim bahwa notaris terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat. Sehingga akibat hukum perdata yang ditimbulkan yaitu ganti rugi dan diekmbalikanya barang bukti kepada saksi