TINJAUAN HUKUM TERHADAP JENIS IZIN KEIMIGRASIAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG

Tujuan penelitian ini mengkaji dan menjelaskan jenis dan aturan Izin Keimigrasian, serta jenis tindak pidana dan sanksi terhadap Izin Keimigrasian, ditinjau secara yuridis berdasarkan peraturan dan Undang Undang yang berlaku. Metode penelitian yaitu Yuridis Sosiologis Mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian, jenis Izin Keimigrasian terdiri atas : Izin Tinggal dan Izin Masuk Kembali. Izin tinggal terdiri dari : Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap. Untuk izin tinggal di Indonesia harus mempunyai Paspor dan Visa. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas Pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara. Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan di mana Negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Untuk izin tinggal kunjungan dari beberapa Negara ada yang diberikan BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat). Sanksi dan rumusan tindak pidana keimigrasian menurut Undang- undang Nomor: 6 Tahun 2011 diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana mulaiPasal 113 sampai dengan Pasal 136. Di dalam Bab XI tersebut juga dirumuskan tindakan pidana dan sanksi hukumnya terhadap Pejabat Imigrasi. Dalam pasal 132 : “Pejabat Imigrasi atau pejabat lain dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidanapenjara
paling lama 7 (tujuh) tahun"