PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Keputusan Perkara No. 152/Pid.Sus/2015/PN.Smg)

Pada dasarnya anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik, merawat, menjaga, serta membesarkan dengan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut. Namun demikian ada juga pasangan yang dengan tega membunuh darah dagingnya sendiri, dengan melakukan tindakan aborsi. Pengertian dan ketentuan terkait tindakan aborsi dimuat termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut terkandung aturan-aturan terkait perlindungan anak dan Pelarangan melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber datanya berasal dari data primer dan tinjauan kasus, analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kasus pelanggaran hukum, oleh karena itu maka diterapkan ketentuan hukum yang dimaksud sesuai dengan amanat pasal 45A dan pasal 77A Undang-Undang No.35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran hukum yang dilakukan dalam kasus perkara No.152/Pid.Sus/2015/PN.Smg diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Semarang. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang yaitu kesadaran masyarakat sendiri akan tanggung jawab sebagai calon orang tua mengambil jalan pintas melakukan aborsi sehingga melanggar hukum, solusinya adalah mengupayakan peningkatan sosialisasi hukum kaitannya dengan aborsi, agar masyarakat sadar akan bahaya melakukan aborsi yang bisa berakibat fatal meninggal dunia tidak hanya calon bayi juga bisa merenggut nyawa ibunya. Kebijakan hukum pidana kedepan terhadap perlindungan anak yang melakukan aborsi, diharapkan jika anak tersebut merupakan korban pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya sebaiknya diizinkan untuk melakukan aborsi tanpa ada batasan usia kandungan sepanjang dalam perspektif hasil psikolog dan konselor yang berwenang anak tersebut mengalami suatu gangguan yang benar-benar atau berakibat buruk bagi anak ini jika tidak dilakukan aborsi