PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN

Penegakan hukum sangat penting dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat pelanggaran lalu lintas di jalan dan untuk menganalisis upaya kepolisian dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas jalan. Penelitian ini merupakan studi pustaka Adapun subyek dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Data primer dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung peneliti untuk melengkapi isi serta interpretasi dari kitab maupun buku dari sumber data primer. Hasil penelitian ini ada beberapa akibat pelanggaran lalu lintas meliputi kecelakaan, rusaknya fasilitas umum,rusaknya kendaraan hingga sanksi (hukuman kurungan/denda) yang diterima oleh pengendara, meliputi mengendarai kendaraan di atas trotoar, tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu utama pada malam hari, menggunakan hp ketika berkendara, berkendara melintas di bahu jalan, mengemudi di jalur busway, sepeda motor melintas di jalan tol, sepeda motor melintas di jalan layang non-tol, melanggar apill, tidak memberi kesempatan pada pengguna jalan yang diprioritaskan, mengemudi melebihi batas kecepatan, menerobos palang pintu kereta api, balapan di jalan raya, tidak memiliki sim dan stnk, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor. Kedua, upaya kepolisian dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas jalan meliputi: Peran kepolisian adalah melalui 3 langkah yakni langkah represif, preventif dan pre-emtif. Selanjutnya peran pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan lalu lintas dan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas