TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 473.K/PDT/2019

Pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur sering kali menimbulkan sengketa, terutama terkait dengan ganti rugi yang dianggap tidak adil oleh pihak yang terdampak. Salah satu kasus yang menarik adalah sengketa antara PT. Karawang Cipta Persada dengan pemerintah dan konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengenai nilai ganti rugi tanah dan status tanah sisa yang tidak diperhitungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penataan ruang dalam pengadaan tanah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, mekanisme pemberian ganti rugi, penyelesaian tanah sisa yang terdampak, serta putusan pengadilan terhadap sengketa tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek ini mengalami berbagai kendala hukum, termasuk ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sengketa pengadaan tanah muncul akibat ketidaksepakatan mengenai besaran ganti rugi, di mana PT. Karawang Cipta Persada menggugat karena nilai ganti rugi dinilai tidak sesuai dengan harga pasar dan standar penilaian yang berlaku, tetapi gugatan gugatan ditolak hingga Mahkamah Agung. Selain itu, tanah sisa yang terdampak tidak memperoleh ganti rugi karena tidak memenuhi syarat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 473.K/Pdt/2019 menegaskan bahwa penetapan ganti rugi telah sesuai aturan, dan PT Karawang Cipta Persada diwajibkan membayar biaya perkara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum agraria, khususnya dalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan transparan