TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN SURAT HIBAH DALAM PEMBERIAN WARIS DI DESA PANDES KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang mengalihkan hak atas suatu benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah secara CumaCuma. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah yang sah harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk dibuat dalam bentuk akta autentik oleh pejabat yang berwenang. Namun, dalam praktiknya seringkali ditemukan penerbitan surat hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti yang terjadi di Desa Pandes, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Kesenjangan ini menimbulkan persoalan hukum, baik terkait dengan kepastian hukum, perlindungan hak bagi para pihak, maupun potensi sengketa dikemudian hari. Penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana prosedur penerbitan surat hibah yang dilakukan oleh Kepala Desa Pandes berdasarkan ketentuan KUHPerdata, bagaimana dampak yuridis dari surat hibah yang tidak memenuhi prosedur dan keabsahan menurut KUHPerdata bagi para pihak terkait, dan Kendala yang dihadapi oleh Desa dalam penerbitan surat hibah yang sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data analisis secara kualitatif untuk memahami implementasi hukum terkait hibah ditingkat desa dan dampaknya bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya prosedur hibah yang sah serta solusi bagi Kepala Desa dalam penerbitan surat hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum guna menghindari sengketa dikemudian hari