Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online ( E-commerce)

Perlindungan hukum merupakan aspek yang sangat penting untuk diberlakukan di negara hukum seperti Indonesia, Jual beli adalah perjanjian antara penjual yang menyerahkan hak milik atas barang dan pembeli yang membayar harga sebagai imbalan.Perjanjian jual-beli online(e-commerce) adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli yang dilakukan secra elektronik.Banyak kasus pembelian barang online yang tidak sesuai dengan yang diposting membuat konsumen was-was. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar di etalase, ini melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumennya dapat dikaitkan dengan tanggung jawab hukum perdata.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha tidak sesuai perjanjian jual beli secara online (ecommerce), lalu Apa saja kendala yang dihadapi konsumen dalam menuntut pelaku usaha e-commerce yang melanggar perjanjian jual beli online, dan solusi hukum yang dilakukan konsumen untuk mengatasi kendala tersebut. Metode pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, Mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu serta peraturan lainnya serta kaitannya dengan hasil dan fakta-fakta dilapangan. Hasil penelitianya adalah peraturan perundanganundangan dalam melindungi konsumen jika terjadi kasus sengketa konsumen dengan pelaku usaha, konsumen dapat merujuk padaUndang-UndangNo. 8 Tahun 1999 tentang undang-undang perlindungan konsumen, banyak sekali kendala yang dihadapi konsumen dalam menuntut pelaku usaha atau konsumen meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha seperti meminta pengembalian barang jika tidak sesuai perjanjian sebelumnya, karena terkadang konsumen belum mengertiakan haknya maka banyak konsumen yang diabaikan haknya oleh pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen bisa melalui luar pengadilan (non litigasi) yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)