ANALISIS TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 71/PUU-XIX/2021 SERTA DAMPAK HUKUMNYA TERHADAP PERUSAHAAN JASA PENYEDIA KREDIT PEMBIAYAAN DI KOTA TEGAL

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 angka 1, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 serta dampak hukum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 terhadap perusahaan jasa penyedia kredit pembiayaan di Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang awalnya bisa dilakukan secara sepihak oleh kreditur dan kreditur dapat meminta bantuan aparat kepolisian saat melakukan eksekusi jaminan fidusia namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 eksekusi dilakukan melalui pengadilan negeri dan tidak dapat dilakukan secara sepihak jika tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi, erta dampak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 terhadap perusahaan pembiayaan di kota Tegal yaitu perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan eksekusi secara sepihak jika ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan tidak dapat melakukan
eksekusi dengan bantuan aparat kepolisian