TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI POLRES KEBUMEN

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan : (1) penanganan perkara tindak pidana penggelapan yang dilaporkan di Polres Kebumen, dan (2) Hambatan-hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan di Polres Kebumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan di Polres Kebumen berdasar KUHP, KUHAP dan Pedoman Pelaksanaan Tugas POLRI, terdiri atas 3 tahapan yaitu : (1) Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Penggelapan yang dilaporkan di Kepolisian, (2) Penuntutan oleh Kejaksaan, dan (3) upaya proses penyelesaian pada tahap pemeriksaan di muka Sidang Pengadilan di Pengadilan Negeri. Penanganan perkara tindak pidana penggelapan dalam pratek pada tahap penyidikan, tidak berjalan sesuai dengan teorinya. Penyebab utamanya adalah dana operasional yang dianggap masih sangat kecil pada lembaga kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal ini tentunya dapat merugikan Para pihak, kemudian adanya upaya oknurn untuk mengarahkan atau memaksakan suatu peristiwa hukurn yang masih grey area (daerah abu-abu antara pidana dan perdata )menjadi perbuatan pidana penggelapan demi keuntungan oknum tersebut. Tentunya dalarn hal ini para pihaklah yang dirugikan. Pada tahap prapenuntutan dan penuntunan hingga eksekusi berjalan seperti yang ditentukan apa yang diatur oleh KUHAP. Dalam proses penyelesaian kejahatan penggelapan pada tahap pemeriksaan di persidangan ini berjalan juga tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur oleh KUHAP. Hambatan yang paling sering dihadapi oleh Polres Kebumen adalah hambatan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Hambatan tersebut berupa kekurangan dana operasional. Penyidik tidak bisa menangkap pelaku dan barang bukti karena terhambat oleh dana operasional