TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BLORA

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, yang berfungsi sebagai sarana untuk meneruskan keturunan. Namun, dalam perkawinan terdapat berbagai peraturan yang harus dipatuhi, salah satunya yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimal bagi pria dan wanita yang akan menikah, yaitu 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, ditinjau dari aspek yuridis dan norma adat sosial di Kabupaten Blora, (2) memahami budaya hukum dan penerapan hukum perkawinan adat anak-anak di masyarakat desa di Kabupaten Blora, serta (3) mengidentifikasi kendala dalam penerapan batas usia perkawinan serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif empiris .Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berlakunya undang-undang ini, perkawinan anak di Kabupaten Blora dilakukan pada usia 9-15 tahun, dengan anggapan bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat menghindarkan mereka dari predikat perawan tua. Setelah undang-undang berlaku, praktik ini masih terjadi, tetapi usia calon mempelai bergeser menjadi 15 tahun. Hal ini terjadi karena adanya kepala desa yang menerbitkan surat keterangan palsu terkait usia calon pengantin. Pernikahan pada usia muda menyebabkan ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, sehingga sering terjadi konflik bahkan perceraian. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mulai menunjukkan manfaatnya, yaitu menekan angka perkawinan di bawah umur dan menurunkan tingkat perceraian, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan sejahtera