TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA ATAS PELANGGARAN PERATURAN LALULINTAS

Tujuan penelitian ini yaitu : mengetahui dan menjelaskan aspek-aspek hukum pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap para pelanggar peraturan lalulintas (Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 22 tahun 2009) dan mengidentifikasi kendala-kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan denda terhadap para pelanggar peraturan lalulintas. Pasal 211 KUHAP, Pelanggaran lalu lintas jalan diperiksa dalam sidang pengadilan acara pemeriksaan cepat. Berdasar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pelanggaran diklasifikasikan menjadi 3 yaitu Pelanggaran Ringan misalnya melanggar rambu-rambu lalulintas, Pelanggaran Sedang misalnya tidak memiliki STNK, dan Pelanggaran Berat misalnya melanggar persyaratan teknis kendaraan. Terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi pidana denda yang secara dirinci diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Berdasar Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 48 Tahun 2009, yang berwenang memutuskan sanksi pidana denda adalah Hakim atau Pengadilan. Namun dalam rangka acara pemeriksaan cepat untuk Perkara Pidana Pelanggaran Lalulintas, maka Pengadilan Tinggi di berbagai wilayah mengeluarkan Ketetapan mengenai Tabel Pelanggaran beserta Besarnya Uang Titipan atas pelanggarannya. Dalam pelaksanaan sanksi pidana denda untuk pelanggar peraturan lalulintas, Kepolisian dengan berpedoman pada Tabel Ketetapan dari Pengadilan Tinggi tersebut memberikan Tilang (Bukti Pelanggaran) dan menetapkan besarnya uang titipan yang harus dibayarkan ke negara dengan cara menyetorkan ke Nomor Rekening Bank tertentu misalnya BRI. Kendala yang terjadi dalam pelakanaan sanksi pidana denda untuk pelanggar peraturan lalulintas yaitu dengan pelaksanaan sanksi denda seperti tersebut di atas berpotensi membuka peluang terjadinya kompromi antara oknum kepolisian dengan pelanggar