PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Putusan Nomor. 525/Pdt/2020/PT. Smg)

Perawatan anak sering diabaikan setelah perceraian. Setelah perceraian, terutama bagi pasangan yang memiliki anak, muncul pertanyaan siapa yang memiliki hak lebih besar atas anak. Jika kedua orang tua menolak untuk berkompromi karena alasan prinsip, situasinya akan semakin buruk. Masalah seperti ini umum terjadi di masyarakat. Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut dari latar belakang di atas: 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak dalam kasus perceraian orang tua; 2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap anak korban kasus perceraian orang tua dalam Putusan Nomor. 525/Pdt/2020/PT. Smg; 3. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dalam Putusan Nomor. 525/Pdt/2020/ PT. Hak anak dilindungi oleh tanggung jawab orang tua untuk kesejahteraannya setelah perceraian hingga mereka berusia 18 tahun atau menikah. Bukan hanya ibu yang harus mendukung anak mereka; Dalam putusan 525/Pdt/2020/PT. Smg, hakim memutuskan bahwa perceraian tidak mengakhiri pernikahan, ketika telah terjadi perceraian akan muncul beberapa masalah seperti pembagian harta, sengketa hak serta hak asuh anak yang diperebutkan oleh pihak ayah maupun ibu. Perceraian sangat menyakiti anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas mengatur hak-hak anak, dan Putusan 525/Pdt/2020/PT menetapkan implikasi hukum bagi orang tua yang tidak mematuhi. Pasal 77 dan 77B Undang-Undang Perlindungan Anak memungkinkan Smg dipenjara hingga 5 tahun dan didenda Rp.100.000.000 karena mengabaikan hak anak setelah perceraian