KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DALAM MENGATUR PEDAGANG KAKI LIMA

Penelitian dengan judul “Kewenanganan Pemerintah Pemkab Jepara Dalam Mengatur PKL menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analistis. Sumber data utama yang digunakan adalah sumber data sekunder, apabila diperlukan juga akan menggunakan data primer. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian mengenai kewenangan Pemerintah Pemkab Jepara dalam mengatur PKL adalah bahwa kewenangan Bupati Kabupaten Jepara dalam penanganan PKL telah diserahkan kepada SKPD terutama oleh Satpol PP daerah Kabupaten Jepara dalam melakukan penertiban pedagang kali lima dapat disimpulkan. Dalam melaksanakan kewenangan menertibkan pedagang kaki lima mendasarkan pada Peraturan daerah No. 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara dimana Satpol Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas opearasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan serta perlindungan masyarakat yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima mendasarkan pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, dimana dalam melakukan penertiban wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efektif, efisien dan transparan serta akuntabel, dimana pedagang kaki lima merupakan asset ekonomi yang berhak hidup dan mendapatkan pendapatan. Adapun hambatan dalam menertikan pedagang kaki lima ada dua faktor yaitu faktor internal diakibatkan karena keterbatasan personil dan armada, sedangkan faktor ekternal karena pedagang kaki lima kurang memahami tentang perda yang mengatur pedagang kaki lima. Sebagai saran dapat disampaikan bahwa perlu penambahan personil dan armada, lebih meningkatkan komunikasi, disediakan ruang yang memadahi, selalu menjalin kerjasama, Peraturan Daerah tentang PKL menjadi payung hokum,
melakukan pendekatan dialoq yang bernuansa pembinaan bukan pendekatan represif.