PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS MENGGUNAKAN KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemanfaatan aset cryptocurrency dalam transaksi bisnis. Namun, di Indonesia, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran tidak diakui secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kendati demikian, aset cryptocurrency tetap dapat diperdagangkan sebagai instrumen investasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum aset cryptocurrency sebagai alat pembayaran serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis yang menggunakan cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pengguna aset cryptocurrency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency memiliki kedudukan hukum sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan secara sah, tetapi penggunaannya sebagai alat pembayaran tetap tidak diperbolehkan. Kurangnya regulasi terkait perlindungan hukum pengguna kripto dan mekanisme penyelesaian sengketa menimbulkan potensi risiko hukum bagi pengguna dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif serta edukasi kepada masyarakat mengenai aspek hukum, manfaat, dan risiko penggunaan aset cryptocurrency.