PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK

Sekarang ini masyarakat memerlukan fasilitas jalan sebagai tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana perhubungan tetapi lebih dari itu bahwa dengan adanya jalan manusia dapat mencukupi kebutuhannya seperti sandang, pangan dan papan, maka kebutuhan sarana jalan semakin meningkat. Mengingat arti pentingnya jalan maka untuk penggunaan, pemanfaatan dan pemakaiannya diperlukan pengaturan. Meskipun Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi pelanggaran lalu lintas jalan dari tahun ke tahun semakin meningkat, terlebih lagi yang dilakukan oleh pemakai sepeda motor. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penyelesaian Pelanggaran lalu Lintas jalan oleh Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Resor Demak”. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : bagaimana Penyelesaian Perkara pelanggaran lalu lintas jalan terhadap pemakai sepeda motor di Kepolisian Resor Demak? serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum 9satlantas) dalam menyelesaikan Perkara pelanggaran lalu lintas jalan terhadap pemakai sepeda motor di Kepolisian Resor Demak?. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini adalah tipe penelitian secara yuridis normatif,. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau obyek untuk menuju kepada permasalahan yang akan diteliti, sumber data adalah adata sekunder, metode analisis data yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode kualitatif. analisa data dapat dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan terhadap pemakai sepeda motor di Kabupaten Demak bersumber pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelesaian Perkara pelanggaran lalu lintas melalui lima tahap seperti penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, pelaksana putusan dan upaya hukum. Penuntutan untuk perkara pelanggaran lalu lintas cukup dengan surat tilang tanda bukti pelanggaran yang dibuat oleh penyidik dalam hal ini polisi atau PPNS untuk pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, pemeriksaan diatur dalam pasal 211 sampai dengan 216 KUHAP. Pelaksanaan putusan disini bentuknya hanya berupa denda diwajibkan kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang untuk dimasukkan ke dalam kas negara